![\"Dewa](\"https:\/\/norimen.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/39e9eff919839f8661adc27c823a858a-670x446-1.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Ini terjadi di lokasi proyek salah satu perusahaan kontraktor umum tempat saya pernah bekerja. Saat itu, saya bertugas di bagian konstruksi, dan bersama atasan saya, saya membahas rencana pekerjaan yang akan dilakukan serta mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti pemeriksaan hasil pekerjaan.<\/p>\n
Pada saat itu, kami memutuskan untuk menerapkan metode konstruksi yang diusulkan oleh tim lapangan, namun di tengah proses pengerjaan, terdapat beberapa bagian di mana desain tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga rencana konstruksi harus direvisi. Akibatnya, kami harus mendatangi perusahaan subkontraktor untuk meminta mereka memperbaiki gambar yang telah diubah.<\/p>\n
Kemudian, dalam pertemuan bisnis tersebut, atasan itu mulai mengatakan hal seperti ini kepada perusahaan subkontraktor.<\/p>\n
\u201cKarena hal ini diperlukan dalam gambar akhir, mohon dimasukkan juga ke dalam gambar penampang. Selain itu, mohon juga dimasukkan ke dalam laporan perhitungan pekerjaan tanah.\u201d<\/p>\n
Ada sekitar 30 gambar penampang. Karena dalam satu gambar kerja terdapat 4 atau 5 gambar penampang, maka jumlah penampang kerja mencapai sekitar 150.<\/p>\n
Tentu saja, pihak yang bertanggung jawab di perusahaan subkontraktor tersebut menolak. Meskipun mereka merespons dengan mengatakan, \u201cTentu saja kami akan melakukannya,\u201d terkait revisi gambar struktur dan gambar denah, namun mengenai gambar penampang dan perhitungan pekerjaan tanah, mereka membantah dengan mengatakan, \u201cItu bukan bidang kami.\u201d<\/p>\n
Namun, pada akhirnya perusahaan subkontraktor itu pun mengalah, sehingga mereka pun bersedia melakukan revisi pada gambar penampang dan laporan perhitungan pekerjaan tanah\u2026. Atasan saya bersikap seolah-olah \u201citu sudah seharusnya\u201d, tetapi saya sendiri merasa sangat bersalah.<\/p>\n
Meminta agar disiapkan dokumen untuk proyek yang bersangkutan bukanlah hal baru, dan perusahaan subkontraktor pun sering kali dengan senang hati menyetujuinya dengan mengatakan, \u201cItu bisa kami urus!\u201d<\/p>\n
Namun, mereka sama sekali tidak mau melakukan pekerjaan yang melampaui lingkup tugas utama mereka. Hal ini karena, sebagai perusahaan subkontraktor, biaya terus membengkak tanpa ada pendapatan yang masuk.<\/p>\n
Selain itu, karena pekerjaan lapangan dilakukan pada siang hari, dan revisi gambar serta perhitungan kuantitas dilakukan di sela-sela pekerjaan atau setelah pekerjaan selesai, beban fisik yang ditanggung pun menjadi lebih berat.<\/p>\n
Jika Anda bersedia mempertimbangkan biayanya, kemungkinan mereka bersedia menerimanya mungkin akan meningkat; namun, jika Anda terus memaksakan hal tersebut, pada akhirnya mereka tidak akan mau menerimanya lagi. Pasti akan tiba saatnya mereka mengatakan, \u201cKami tidak akan lagi mengerjakan proyek dari perusahaan Anda.\u201d<\/p>\n
Namun, di balik hal ini terdapat alasan bahwa peran kontraktor umum telah mengalami perubahan.<\/p>\n
Belakangan ini, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah pun mulai ditangani oleh kontraktor umum. Misalnya, sudah menjadi hal yang lumrah bagi petugas lapangan untuk menyusun gambar pesanan dan perhitungan kuantitas pesanan, serta menyiapkan dokumen untuk instruksi perubahan pekerjaan.<\/p>\n
Sebenarnya, ini adalah tugas pemberi kerja, sedangkan tugas kontraktor umum adalah menyusun rencana pelaksanaan berdasarkan gambar pesanan dan surat perintah perubahan pekerjaan, serta melaksanakan pekerjaan di lapangan.<\/p>\n
Namun, jika mereka harus sampai membuat gambar pesanan atau dokumen instruksi perubahan pekerjaan, hal itu berpotensi menimbulkan kekacauan di lapangan. Padahal, sudah ada begitu banyak tugas yang harus diselesaikan, seperti pengelolaan kemajuan proyek yang dilakukan sehari-hari, perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang akan datang, kajian metode konstruksi, maupun pengarsipan foto dan penyusunan laporan, dan sebagainya; jika mereka juga harus menangani pekerjaan yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, tenaga kerja yang tersedia tidak akan mencukupi.<\/p>\n
Jika demikian, kontraktor utama pun akan mengubah sikapnya menjadi \u201cApa pun yang bisa dilakukan oleh subkontraktor, serahkan kepada subkontraktor!\u201d Dulu, di bawah arahan\u2014atau mungkin \u201cperintah\u201d\u2014yang berbunyi \u201cApa pun yang bisa dilakukan oleh sektor swasta, serahkan kepada sektor swasta!\u201d, banyak pekerjaan dialihkan dari lembaga publik ke sektor swasta; kini, hal serupa sedang terjadi.<\/p>\n
Sejalan dengan situasi saat ini, bahkan perusahaan kontraktor besar pun mengalami kekurangan tenaga kerja. Namun, bukan sekadar kekurangan tenaga kerja, melainkan mereka merasa tidak ada \u201corang yang benar-benar kompeten\u201d dan \u201corang yang bekerja dengan penuh semangat\u201d.<\/p>\n
Saat bekerja di sebuah perusahaan kontraktor umum ternama, saya pernah menjumpai beberapa orang yang berkata, \u201cSaya belum pernah melihat orang yang begitu mudah berkompromi.\u201d Mereka mengerjakan tugasnya dengan asal-asalan, seolah-olah berpikir, \u201cYah, begini saja sudah cukup.\u201d<\/p>\n
Bahkan jika ada hal yang tidak dipahami, mereka mengabaikannya dengan berpikir, \u201cAh, sudahlah,\u201d dan dalam hal pengendalian mutu pun mereka beranggapan, \u201cYa, begitulah,\u201d tanpa berharap adanya perbaikan atau peningkatan lebih lanjut. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam memesan bahan baku, atau tiang pondasi suatu fasilitas dipasang di lokasi yang tidak semestinya.<\/p>\n
Selain itu, kualitas dokumen manajemen konstruksi yang diserahkan seringkali buruk\u2014atau lebih tepatnya, seringkali sama sekali tidak diserahkan. Bahkan ketika kami yang meminta, dokumen tersebut tetap tidak diserahkan.<\/p>\n
Banyak orang yang hanya meneruskan dokumen yang diterima dari perusahaan subkontraktor ke klien tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Meningkatnya jumlah orang yang bersikap kompromi seperti ini mungkin juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pekerjaan dibebankan secara tidak adil.<\/p>\n
Belakangan ini, di mana-mana terdengar kabar bahwa kualitas teknisi di perusahaan kontraktor umum semakin menurun. Hal itu wajar saja jika mereka terus-menerus membebankan pekerjaan secara tidak adil kepada subkontraktor.<\/p>\n
Perusahaan kontraktor umum sebaiknya mulai memiliki sikap bahwa \u201cApa yang seharusnya kami lakukan, kami lakukan sendiri!\u201d Hal ini demi kepentingan perusahaan, dan pada akhirnya demi kepentingan diri sendiri. Pertama-tama, saya harap mereka mau berpikir dan bekerja dengan tangan mereka sendiri. Hanya dengan melakukannya sendiri, pengalaman dan keterampilan mereka akan meningkat, dan mereka pun akan mendapatkan kepercayaan yang besar.<\/p>\n
<\/p>\n